JAKARTA, iNews.id – Dewan Perwakila Rakyat (DPR) buka suara soal heboh kabar pengurangan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pihaknya memastikan isu tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat.
Menuru Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, pihaknya hingga kini tidak menerima pembahasan ataupun usulan terkait skema pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung pembayaran PPPK.
"Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait dengan pengurangan gaji PNS untuk mensupport PPPK," kata Bahtra dikutip Jumat (17/7/2026).
Dia menjelaskan, fokus pembahasan dalam rapat terakhir Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru tertuju pada keberlangsungan status PPPK di seluruh daerah.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR meminta pemerintah pusat menjamin tidak ada PPPK yang kehilangan pekerjaan, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.