Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, salah satu yang mengajukan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengucapkan terima kasih kepada DPR dan pemerintah. Menurutnya, revisi UU Perkawinan menunjukkan hasil yang progresif.
”Pemerintah sangat agresif karena ketika delapan fraksi masih menyepakati 18 tahun, hanya dua fraksi yang menyepakati 19 tahun, pemerintah ternyata meminta batas usianya 19 tahun sehingga DPR diajak untuk bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.
Namun, pemerintah hanya mengajukan satu ayat saja soal batasan usia. Sementara hal-hal penting lainnya seperti dalam putusan MK, misalnya, soal dispensasi menikah di bawah usia 19 tahun untuk kondisi tertentu seperti anak hamil sebelum menikah dan faktor mendesak lainnya, tidak diperhatikan.
”DPR menunjukkan bahwa dispensasi itu perlu, tapi perlu juga memperketat aturan dispensasi sehingga tidak menjadi pasal karet,” katanya.
Selain itu, jika dalam aturan sebelumnya disebutkan bahwa dispensasi itu bisa dikeluarkan oleh pejabat lain, kini hanya boleh dikeluarkan oleh pengadilan.
”Sehingga tak ada cara-cara atau pola-pola nikah bawah tangan. Itu akan hilang. Selain itu, dispensasi tak bisa berdasarkan prasangka orangtua, tapi harus ada unsur keadaan mendesak disertai bukti. Misalnya hamil di luar nikah,” kata dia.
Hasil revisi UU ini juga dinilai sangat progresif karena ada ayat yang mewajibkan bahwa pengadilan harus mendengarkan kepentingan kedua belah pihak untuk memberikan dispensasi.
Dia mengatakan, selama ini banyak kasus anak yang sebenarnya tidak mau dinikahkan karena usia yang belum mencukupi, namun dipaksakan oleh orangtuanya.