JAKARTA, iNews.id – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek terus menuai polemik. Di satu sisi Permenhub menuai penolakan, namun sejumlah kalangan ingin agar peraturan itu terus dijalankan.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mendorong agar Pemerintah tegas melaksanakan regulasi yang telah dibuatnya. Apabila Permenhub ini tidak dijalankan, justru akan terus memperburuk persoalan mengenai keberadaan taksi online.
"Kalau Permenhub ini tidak dijalankan, berarti tidak ada landasan hukumnya dong, taksi online berarti ilegal, kalau transportasinya ilegal siapa yang mau bertanggung jawab?," kata Fary di ruang Fraksi Partai Gerindra DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 Januari 2018.
Fary mengingatkan bahwa Permenhub ini sudah tiga kali diubah. Artinya, Pemerintah sebenarnya tidak menemukan jalan tengah (win-win solution), baik bagi angkutan umum konvensional, online, maupun masyarakat sebagai konsumen.
"Ini menunjukkan Pemerintah kita ini selalu ragu buat peraturan menteri kemudian tidak percaya diri sehingga digugat dan akhirnya selalu tidak bisa diimplementasi," kata dia.