JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merevisi Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT). Permintaan itu buntut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang menjadi polemik lantaran dinilai memberatkan.
"Karena kenaikan UKT ini terjadi di semua kampus, itu artinya semua kampus memaknai Permen Nomor 2 tahun 2024 memberi peluang untuk menaikkan, karena itu kita minta dalam forum yang baik ini Pak Menteri untuk mempertimbangkan adanya revisi terkait Permen Nomor 2 Tahun 2024," ujar Huda Huda dalam rapat kerja (raker) bersama Nadiem dan jajaran Kemendikbudristek di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).
Huda juga mengimbau kepada mahasiswa dan para orang tua untuk tidak takut melakukan klarifikasi kepada pihak kampus terhadap status kelompok dalam kategori UKT.
"Jangan takut untuk datang langsung ke kampusnya masing-masing mengklarifikasi status posisi kemampuan ekonominya kalau sudah dikategorikan di atas 1 dan 2 padahal sesungguhnya mereka pada posisi 1 dan 2 dalam kategori. Saya minta semua kampus memfasilitasi melalui supervisi dari pihak Kemendikbud," ucap Huda.
Menurutnya, pangkal masalah gaduh kenaikan UKT akibat kategorisasi kelompok mahasiswa tak mampu. Dia meminta orang tua dan mahasiswa tak segan melayangkan klarifikasi kepada pihak kampus.
"Sekali lagi pada forum yang baik ini, saya mengimbau dan kita semua mengimbau kepada semua, kepada orang tua dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing, untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi," kata Huda.
"Karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa, di situ pangkal persoalannya," ujar dia.