"Sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwa akan merumahkan PPPK baik yang penuh waktu begitupun paruh waktu. Apalagi ada isu yang mengatakan gaji ASN kita dipotong untuk misalnya membiayai PPPK, itu tidak ada sama sekali," katanya.
Mengenai beban anggaran di daerah, Bahtra mengakui adanya tantangan besar dalam pengelolaan APBD. Saat ini, pemerintah pusat menargetkan beban belanja pegawai di daerah maksimal sebesar 30 persen. Namun pada kenyataannya, banyak daerah yang beban belanja pegawainya sudah mencapai 60 persen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bahtra mengungkapkan pimpinan DPR tengah melakukan kajian mendalam untuk mencari solusi dan jalan tengah.
"Sedang sekarang melalui pimpinan DPR, Pak Dasco, sedang kita lakukan kajian-kajian. Nanti mungkin akan ada kelonggaran-kelonggaran dan memang kan di daerah itu hampir sebagian besar daerah kan, pemerintah pusat kan berharap agar beban APBD itu kan hanya sekian 30 persen beban pegawainya, tapi sekarang kan ada yang sampai 60 persen. Nah, ini yang sedang kita pikirkan bersama nih," katanya.