“Saya berharap Undang-Undang Siber, siber itu kan keamanan dan ketahanan siber itu kan cakupannya luas, saya berharap Undang-Undang Siber ini, keamanan dan ketahanan siber ini menjadi payung hukum dari semua aspek yang berhubungan dengan siber di Indonesia,” ucapnya.
Evita mengungkapkan, semua kegiatan siber Indonesia, baik itu di BIN (Badan Intelijen Negara), TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Kominfo, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) nanti mengacu pada UU tersebut.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, masih banyak terjadi konflik kepentingan antara BSSN dan institusi-institusi lain yang selama ini sudah berkecimpung dalam bidang siber. Salah satunya Badan Intelijen Negara, Kominfo, Polri hingga Kejaksaan.
“Saya sangat setuju kita perlu memiliki undang-undang yang bisa mengatur masalah siber di Indonesia ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini belum ada satu pun undang-undang yang mengatur,” kata dia.
Menurut Pratama, perlu ada aturan siapa yang harus membuat infrastruktur siber yang tangguh di instansi pemerintah, hal seperti itu harus masuk dalam UU KKS.
“Kemudian menghadirkan wilayah siber yang aman. Kita ini sekarang merasa bahwa internet itu lebih banyak mudhorotnya daripada lmanfaatnya. Kenapa? Karena ternyata kita mau membuat apa pun di internet itu bisa, jadi kalau saya bilang internet 95 persen mudarat dan hanya 5 persen manfaatnya,” ujarnya.