JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Biaya yang dibebankan kepada jemaah haji yakni Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama, Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang bertanya kepada forum terkait laporan panja terkait BPIH 2025 apakah dapat disetujui.
"Menteri agama, wakil menteri agama, kepala BPH, pak sekjen Kementerian Agama, dirjen PHU, kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, pak inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?” tanya Marwan.
"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan laporan pembahasan terkait BPIH 2025 ini. Adapun, BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 dengan biaya yang ditanggung jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp55.431.750.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," ujar Wachid.