JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mendesak strategi penanganan teroris ditinjau ulang. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan setelah melihat dua aksi teror di Makassar, Sulawesi Selatan dan Jakarta dalam kurun waktu kurang dari seminggu.
Azis mengatakan DPR juga mendorong pentingnya literasi digital tentang pemahaman radikal beserta dampak dan bahayanya. Proses penyusunan dapat melibatkan tokoh agama, pesantren dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai jangkar deradikalisasi.
"Pengaruh kuat radikalisme dan ekstremisme harus dihentikan. Ikhtiar ini tentu tidak sebatas edukasi kepada pelajar dan keluarga secara langsung. Tapi penting pula membatasi mesin browsing yang selama ini memberikan pengaruh paling dominan," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Terkait aksi teror yang terjadi di Makassar pada Minggu (28/3/2021) dan penyerangan di Mabes Polri (31/3/2021), Azis Syamsuddin mendorong urgensi percepatan implementasi pelaksanaan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021. Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 ini, kata Azis sejatinya harus berjalan di semua sektor.
"Kami mendesak agar pemerintah segera melakukan percepatan dalam implementasi pelaksanaan amanat Perpres tersebut. Terlebih tujuan dari dikeluarkannya RAN PE tersebut adalah untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme yang mengarah terorisme," ujar Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Perpres menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Di tengah bencana pandemi covid-19 saat ini, masyarakat dan negara membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan bangkit dari keterpurukan," ucap Azis.