JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai upaya pemerintah membangun harmoni dalam masyarakat. DPR pun menyoroti hadirnya Perpres tersebut.
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin mengatakan DPR akan terus mengawasi dan saat ini sedang dalam proses membentuk Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Terorisme. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi keberatan dan kekhawatiran dari masyarakat akan pontensi lahirnya abuse of power.
"Pembentukan Tim ini adalah amanat dr UU Anti-teror yang baru (UU Nomor 5 tahun 2018). Secepatnya akan kita dorong itu segera terbentuk. Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme memang menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat membutuhkan harmoni sehingga langkah-langkah inovatif dari pemerintah adalah proses yang logis terhadap deteksi dini dalam penangulangan terorisme," kata Azis di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini jika tujuannya memang untuk membangun stabilitas keamanan nasional maka Perpres itu harus didukung. Akan tetapi, proses implimentasinya harus jelas sehingga tindak tumpang tindih.
"Yang pasti segala jenis bentuk terorisme harus diberantas, baik yang konvensional maupun non-konvensional. Maka dibutuhkan deteksi dini," ujarnya.