Adapun bentuk pembinaan yang akan dilakukan oleh Polri dan BNPT, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendesak agar metode pelatihan dan penerimaan dapat segera disosialisasikan dengan memperjelas hak dan kewajiban para peserta.
"Metodenya harus jelas, apa yang dilatih? Kenapa? Untuk apa? Hak dan kewajibanya terhadap program ini juga harus terstruktur dengan baik. Prinsip, jika mekanisme penerimaan dan pelatihan berjalan dengan baik, semoga program ini dapat bermanfaat dalam upaya pembrantasan terorisme di Tanah Air," kata Azis.
Azis pun mengharapkan program tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan karakter masyarakat. Selain itu untuk menekan berkembangnya radikalisme tanpa tumbang tindih dengan wewenang kepolisian.
"Yang terpenting jangan ada tumpang tindih terhadap wewenang kepolisian agar tidak menjadi proses main hakim sendiri kelak dalam kehidupan bermasyarakat. DPR akan mempelajari Perpres ini secara lebih mendalam serta melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang ada," ujarnya.