JAKARTA, iNews.id - DPR bersama pemerintah sepakat untuk memperluas lembaga yang boleh diduduki TNI aktif bertambah jadi 16 kementerian. Hal itu termaktub dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Dalam rapat itu, pemerintah dan DPR sepakat prajurit TNI aktif bisa menduduki lembaga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.
"Sekarang ada ditambah satu yaitu Badan Pengelola Perbatasan," ucap Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di sela-sela rapat.
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, kesepakatan diambil lantaran daerah perbatasan itu punya tingkat kerawanan tinggi. Atas dasar itu, ia menilai, perlu keterlibatan TNI dalam menjaga daerah perbatasan.
"Karena dalam perpres itu dan dalam pernyataannya badan pengelola perbatasan yang rawan, berbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI," tutur Hasanuddin.