Panja sepakat untuk tidak menghapus TPHD. Nantinya, kuota petugas haji daerah akan dikurangi dan dibatasi lantaran TPHD kerap memakai kuota haji reguler.
"Jadi nanti di luar jangan menyindir-nyindir ini dihapus kuota haji daerah, nggak, tidak dihapus," kata Marwan.
Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga tak menghapus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Marwan berkata, Panja akan menjaga KBIHU agar tak jadi masalah di Arab Saudi.
"Karena ketentuan Saudi bahwa jemaah tidak boleh tercampur dalam satu siskohat kloter yang berangkat, karena itu kita mewanti-wanti KBIHU untuk mengumpulkan jemaah itu dalam satu kloter yang sama, sesuai dengan siskohat," ucap Marwan.
Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga sepakat untuk mengatur pembagian kuota jemaah haji. Nantinya, jemaah haji khusus mendapat jatah 8 persen, sedangkan jemaah haji reguler mendapat 92 persen dari total kuota yang didapat.