JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan mengungkapkan, biaya tinggi dalam sebuah kontestasi politik tidak hanya terjadi di level kepala daerah. Money politics juga terjadi di level pemilihan kepala desa atau pilkades.
Dede menceritakan, ada salah satu calon kepala desa yang rela merogoh kocek sebesar Rp16 miliar untuk bisa terpilih.
"Jadi, di pilkades yang terjadi saat ini itu, money politics juga menjadi sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan yang secara langsung," kata Dede di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Oleh karena itu, Komisi II DPR sedang mempertimbangkan apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melakukan tugas-tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pilkades.