"Artinya silakan di-crosscheck saja ada daerah yang biaya untuk pilkades itu mencapai Rp16 miliar, untuk menjadi kepala desa. Dan itu money politics sangat terjadi, kami lagi mulai memikirkan apakah Bawaslu bisa menjadi fungsi pengawas kepada pilkades," ujarnya.
Dede mewanti-wanti jangan sampai para kepala desa terjerat hukum. Dia mengingatkan sudah banyak kepala daerah yang setelah memenangkan pilkada justru berurusan dengan hukum.
"Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana. Jadi konteksnya dalam konteks money politics-nya itu seperti itu," kata dia.