JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman penyadapan ilegal. Usulan ini muncul di tengah polemik dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara yang dinilai sebagai tindakan serius.
Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak cukup hanya dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia mendorong aparat penegak hukum mempertimbangkan sejumlah ketentuan pidana lain, termasuk tindak pidana korupsi dan makar.
"Jangan hanya ITE, ya, bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya. Lalu undang-undang keamanan negara juga harus digunakan, ya, apakah makar, ya, ada beberapa variasi makar," ucap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra itu bahkan mendorong Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengatur secara khusus tindak pidana penyadapan ilegal. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan dasar hukum terhadap tindakan yang dinilai memiliki tingkat keseriusan luar biasa.
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman.