Dia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk insubordinasi yang tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Bahkan, menurutnya, penggunaan pasal makar saja belum cukup menggambarkan keseriusan tindakan tersebut.
"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," ucapnya.
Habiburokhman juga membandingkan dugaan kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat (AS). Dia menilai persoalan penyadapan terhadap kepala negara jauh lebih serius karena diduga melibatkan pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan melayani negara.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," ucap Habiburokhman.
Menurutnya, aturan pidana yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara dengan karakteristik seperti yang dipersoalkan tersebut.
"Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius eh yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," ucap Habiburokhman.