Fakta-fakta ini jelas akan berakibat fatal bagi gagalnya penegakan hukum karena tidak akan memunculkan efek jera. Belum lagi ada sebagian kasus terkesan ditangani secara pandang bulu. Banyak yang menilai ada upaya yang sistematis untuk melemahkan KPK.
Sebaliknya, upaya pencegahan yang dilakukan KPK belum juga membuahkan hasil. Karena itu, penegakan dan pencegahan hukum harus dilakukan seiring sejalan. Saling melengkapi. Misalnya upaya pencegahan diiringi dengan vonis tinggi. Tanpa adanya vonis memadai, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan baik. Yang ada, para pejabat masih akan berlomba-lomba korupsi karena tahu hukumannya rendah.
Vonis yang tinggi memang bukan satu-satunya penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun hukuman yang tinggi setidaknya akan membuat para pejabat berpikir berkali-kali untuk korupsi. Apalagi kalau ada yang dijatuhi hukuman mati, pasti akan membuat pejabat semakin takut menilep uang rakyat.
Ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Kalau vonis tinggi diterapkan secara konsisten pada koruptor apa pun dan siapa pun, upaya pencegahan akan lebih mudah dilakukan.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah sinergi KPK dengan dua lembaga penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan Agung harus makin ditingkatkan. Polri dan Kejaksaan yang punya cabang sangat luas di seluruh Indonesia harus didorong kinerjanya dalam ikut memberantas korupsi. Selama ini peran Polri dan Kejaksaan masih kalah pamor dengan KPK. Sinergi tiga lembaga hukum tersebut jika dilakukan serius pasti berdampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi.