Kemudian, menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham (SPKPS) atau SKL kepada obligor BLBI Sjamsul Nursalim pada 2004.
Total kewajiban yang belum dibayarkan hingga Sjamsul memperoleh SKL yakni Rp4,58 triliun. Akibat perbuatan tersebut, Syafruddin dinyatakan telah memperkaya Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun dan menjadi nilai kerugian negara.
Menurut JPU, tindakan Syafruddin sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.