Selain itu, kata dia bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
"Mereka diberi hak mengorganisasi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," ucapnya.
Dia mencontohkan, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisasi melalui koperasi, BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, ini lanjut dia berlaku dengan sektor-sektor yang lain.
Sebelumnya, Jokowi bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tidak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).
"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," kata Jokowi.
Dia menuturkan, Jokowi juga bercerita, saat pertemuan G20 banyak negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya.
"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," ucapnya.