Menurutnya, problematika yang dihadapi di salah satu palka tidak akan merembet pada faktor lainnya.
"Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," ucapnya.
Selain itu, kata dia bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
"Mereka diberi hak mengorganisasi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," ucapnya.
Dia mencontohkan, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisasi melalui koperasi, BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Menurutnya, ini lanjut dia berlaku dengan sektor-sektor yang lain.