Buruknya tata kelola perusahaan salah satunya diduga karena ada banyak permainan di tubuh BUMN itu sendiri. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga ke akar-akarnya.
“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” ucap mantan Menko PMK itu.
Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut akan tepat guna. Dia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Puan.
Puan mengatakan, DPR akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN.
“APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatannya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” katanya.