JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto, mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) dan BAIS TNI dilibatkan dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut tidak cukup ditangani melalui proses hukum pidana biasa.
Ponto menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar tindak pidana konvensional. Persoalan ini juga menyangkut ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.
Dia mempertanyakan siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan pengumpulan data, serta siapa saja yang terlibat dalam operasi tersebut.
"Bagi kita intelijen merasa, wah, kalau cuma hukum, ya tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang yang dicari. Ini siapa yang menyuruh, dan yang kenapa kok Presiden, apa yang dicari, terus yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh," katanya dalam talk show Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV, Selasa (10/11/2026)
Dia menegaskan, pengusutan kasus tersebut harus diperluas dari pendekatan penegakan hukum menjadi penyelidikan terhadap kemungkinan ancaman keamanan nasional.