"Nah, ini tidak akan masuk di dalam delik-delik pasal-pasal yang ada di undang-undang. Sehingga dia harus bergeser dari pelanggaran hukum, bergeser kepada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," ujarnya.
Menurut Ponto, kepolisian memiliki batas kewenangan ketika menangani perkara berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Namun, pengungkapan pihak yang berada di balik dugaan operasi penyadapan membutuhkan pendekatan intelijen.
"Kalau tertib hukum, ya polisi hanya sampai di delik-delik itu tadi. Terpenuhi ndak persyaratan unsur-unsur dari pasal itu, udah sampai situ. Tapi, Kalau mau mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan BAIS," tuturnya.
Karena itu, Ponto menilai keterlibatan BIN dan BAIS TNI diperlukan untuk menelusuri kemungkinan motif strategis serta pihak yang diduga mengendalikan operasi penyadapan tersebut.