"Sehingga kalau sekarang kita mau fair, silakan Polri sudah benar tempatnya di situ, tapi harus dilengkapi dengan BAIS, dengan BIN," ujarnya.
Soleman menegaskan, Polri tetap dapat menangani penyidikan terkait dugaan pelanggaran undang-undang. Sementara itu, BAIS TNI dan BIN dinilai dapat membantu menelusuri pihak yang memerintahkan penyadapan, tujuan, serta jangkauan operasi tersebut.
"Penyidikan terhadap undang-undang silakan Polri, tidak salah. Tapi harus dilengkapi lagi untuk mencari, 'Eh yang nyuruh kamu siapa? Apa yang kamu cari? Terus sudah ke mana saja?'," katanya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.