"Kami sangat menyangsikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden dua kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyangsikan itu," tuturnya.
Rivai menilai tuduhan ini hanya bagian dari cerita fiktif yang sengaja diembuskan tanpa dasar hukum dan fakta. Sebelumnya, Jokowi juga dikaitkan dengan nama kapal JKW Mahakam di Raja Ampat, yang sempat viral sebelumnya.
"Ini tidak lebih seperti cerita soal kapal di Raja Empat, yang ternyata setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya itu," kata Rivai.
Rivai juga menegaskan, secara hukum tidak ada keharusan bagi seorang kepala daerah maupun presiden untuk memiliki ijazah S1. Dengan demikian, tidak ada motif bagi Jokowi untuk memalsukannya.
"Menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya karena prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memalsukan ijazah S1," katanya.
Dia menegaskan, berbagai pihak, termasuk UGM dan hasil investigasi laboratorium forensik, telah menyatakan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Karena itu, dia menilai pernyatan Beathor hanya sekadar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.