FAKN I Resmi Dibuka, La Nyalla: Pemajuan Kebudayaan Amanat Konstitusi Mengikat Negara

Kurnia Illahi
Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka Festival Kerajaan Adat Nusantara (FAKN) pertama, di Keraton Sumedang Larang, Rabu (29/9/2021). (Foto: Dok. DPD).

Dukungan negara kepada kebudayaan nasional, kata dia harus tercermin dan seiring sebangun dengan dukungan negara kepada keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagai penjaga marwah kebudayaan daerah serta kearifan lokal Nusantara. 

“Sudah sepantasnya Festival Adat Kerajaan Nusantara ke-1 ini kita dukung dan kita jadikan agenda rutin,” katanya.

Menurutnya, sumbangsih kerajaan nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Dia menilai, kerajaan nusantara yang melahirkan tradisi pemerintahan, penulisan, pendidikan, pengobatan hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun di laut.

“Di sini saya ingin katakan Indonesia menjadi negara besar karena lahir dari sebuah peradaban yang besar dan unggul. Yaitu peradaban Kerajaan dan kesultanan nusantara yang mewariskan banyak tradisi, nilai-nilai luhur dan adiluhung kepada bangsa ini,” ucapnya

Sumbangsih lainnya, lanjut dia dukungan moril dan materiil dari Raja dan Sultan Nusantara kepada lahirnya republik ini. Dukungan moril diberikan dengan sikap Legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara.

Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah.

“Tidak berlebihan kiranya jika saya, dan seharusnya kita semua, menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI,” katanya.

Sayangnya, kata dia sejauh ini para pemegang saham republik itu tidak mempunyai saluran dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Bahkan keberadaan kerajaan dan kesultanan Nusantara pun belum mendapatkan tempat dan penghargaan yang semestinya.

“Sudah menjadi kewajiban kami di DPD RI untuk memperjuangkan kearifan lokal melalui Hak Adat dan Budaya Nusantara. Dimana negara harus hadir untuk memastikan sejarah dan budaya yang kita miliki mendapatkan tempat yang layak karena hanya bangsa yang besar, yang mampu merawat dan menghormati sejarah Peradaban mereka,” ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
Nasional
15 hari lalu

Ketua DPD Sultan Najamudin Usulkan 9 November Jadi Green Democracy Day

Nasional
16 hari lalu

DPD Gelar Fun Walk di GBK, Gaungkan Konsep Green Democracy kepada Dunia

Nasional
22 hari lalu

Purbaya Rapat bareng DPD Hari Ini, Bahas Apa?

Nasional
27 hari lalu

Daftar Penerima DPD Award 2025, Ada Gubernur Jatim Khofifah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal