Dia mengatakan kehadiran bandara IMIP tak terlepas dari perjanjian yang diteken saat era Jokowi. Kala itu, perjanjian dengan China diteken untuk memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi di proyek hilirisasi.
Dalam perjalanannya, Ferdinand menilai perjanjian itu membuat Bandara IMIP tidak bisa diakses oleh bupati, gubernur atau pejabat lainnya. Hal itulah yang disebutnya masuk kategori melemahkan kedaulatan negara.
Dalam konteks ini, Ferdinand menilai akar polemik Bandara IMIP tak terlepas dari perjanjian yang dibuat Jokowi. Dia lantas menilai Jokowi layak untuk disebut makar.
"Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita ada bupati, gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara," jelas Ferdinand.
"Di situlah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu. Siapa? Presiden Jokowi pada saat itu," tandas dia.