Kendati demikian, ia menegaskan tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral proses politik, seperti politik transaksional, politik uang dan mahalnya biaya pencalonan.
"Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung," tuturnya.
Dia menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan metode demokrasi yang tepat. Partai Perindo akan terus mendorong diskusi mendalam untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kedaulatan rakyat.
"Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia," katanya.