Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp1,595 triliun. Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp105,1 miliar. Keempat, program penindakan sebesar Rp65,6 miliar.
“Sedangkan anggaran semula pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp118,04 miliar. Setelah dilakukan revisi total anggaran untuk program pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp310 miliar. Naik Rp87 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 223 miliar," ucapnya.
Sementara itu, mantan Kabaharkam Polri ini menargetkan pada 10 tahun ke depan Indonesia akan menyandang predikat negara bebas korupsi. Salah satunya dengan pendidikan dan membentuk karakter masyarakat yang antikorupsi.
Untuk mewujudkan itu, Firli mendorong kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah terus menghasilkan sumber daya manusianya menjadi penyuluh antikorupsi dan agen pembangun integritas. Dia menjelaskan saat ini baru ada 827 penyuluh antikorupsi dan 68 agen pembangun integritas di seluruh Indonesia.
"Kami berharap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota bersungguh-sungguh dan berupaya memiliki agen pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi sampai ke pelosok Indonesia," ujarnya.