Fit And Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar Pertanyaan Soal Kematian Petugas KPPS di 2019

Felldy Aslya Utama
Ilustrasi Gedung DPR/MPR. DPR mencecar calon anggota KPU terkait kematian ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019 di DPR. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari diminta menjelaskan kematian ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019 di DPR. Hasyim Asy'ari merupakan calon anggota petahana.

Sejumlah anggota Komisi II DPR meminta penjelasan tersebut saat tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit an proper test) calon penyelenggara Pemilu.

Hasyim menyampaikan salah satu faktor penyebabnya adalah beban kerja petugas penyelenggara pemilu. 

Menurutnya, beban kerja yang berat itu berhubungan dari tingkat undang-undang yang mewajibkan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara.

Terlebih, kata dia,  para petugas KPPS ini bukan ASN, juga bukan tenaga kerja. Namun, bekerja melebihi waktu delapan jam dan hanya diberikan honor Rp500.000.

"Jadi bahan catatan kita selama ini anggota KPPS honornya Rp500.000 dengan durasi kerja yang begitu panjang melampaui 8 jam dan beban kerja dan tekanan-tekanan," kata Hasyim dalam paparannya di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Oleh karena itu, Hasyim mengusulkan agar petugas KPPS ke depannya ditambah honornya. "Karena itu sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," ujar dia melanjutkan.

Dia pun mengungkap, pada Pemilu 2019 telah melakukan mitigasi dengan mengajukan bantuan asuransi untuk petugas KPPS. Tetapi pemerintah tidak setuju.

Di sisi lain, kata dia, berdasarkan temuan beberapa lembaga seperti dari UGM, Kementerian Kesehatan hingga IDI, sebagian besar petugas KPPS yang meninggal dunia karena penyakit bawaan atau komorbid. 

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Nasional
4 hari lalu

Komisi VIII DPR dan Menhaj Gelar Rapat Tertutup, Bahas Apa?

Nasional
5 hari lalu

Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Laporkan ANRI hingga KPU ke Ombudsman

Nasional
6 hari lalu

Kepala Daerah Sering Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Mahal

Nasional
7 hari lalu

Anggota DPR Harap BUMN Lebih Sehat di 2026: Harus Fokus pada Sektor Terkuat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal