SURABAYA, iNews.id - Forum Honorer (FH) PGRI Jawa Timur (Jatim) berharap agar pengajuan formasi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk guru dan tenaga kependidikan honorer 2022 dimaksimalkan. Pengajuan disesuai kondisi real di daerah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua FH PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi bersama Waka FH PGRI Jatim Moh Abror dan M. Sekretaris FH PGRI Jatim Agus saat bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat reses di Jatim, Sabtu (18/12/2021).
Turut mendampingi dalam pertemuan itu, Wakil Ketua PGRI Jatim Bambang Sutjipto dan Sekretaris PGRI Jatim Winardi. Selama ini, langkah yang diambil pemerintah pusat ternyata ditafsir berbeda oleh pemerintah daerah.
"Buktinya belum maksimalnya pengajuan formasi di daerah. Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU di masing-masing daerah," ujar Ilham.
Dia menuturkan, pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi seperti disampaikan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, yaitu pemerintah akan merekrut 1 juta guru ASN PPPK di 2021. Namun pengajuan dari Pemda hanya 506.252 formasi.
"Artinya ada jatah formasi sebanyak 496.364 yang belum diambil oleh Pemda. Namun yang lulus seleksi ASN PPPK Tahap 1 yang diumumkan pada Jumat (8/10/2021) tercatat sebanyak 173.329 guru honorer," tuturnya.
Selain itu, kata dia FH PGRI Jatim juga meminta adanya afirmasi berdasarkan masa kerja dan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
"Pemerintah hanya mengakomodir penurunan nilai ambang batas (penurunan passing grade) sedangkan tambahan afirmasi berupa masa kerja atau masa pengabdian belum tersentuh," katanya.