Langkah ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyuarakan keprihatinan terhadap besarnya kerugian akibat praktik beras oplosan. Prabowo memperkirakan, potensi kerugian yang ditanggung masyarakat akibat peredaran beras oplosan bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Karena itu, dia memerintahkan kementerian terkait, polisi, dan kejaksaan untuk segera menindaklanjuti dan menuntaskan kasus-kasus ini hingga ke akarnya.
Dengan strategi yang kini telah disepakati, pemerintah berharap tidak hanya menghentikan peredaran beras oplosan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.