JAKARTA, iNews.id - Gaji Misbakhun anggota DPR RI menjadi sorotan publik setelah muncul isu bahwa ia ikut dalam acara Sydney Marathon tahun 2025. Kabar ini memicu perdebatan mengenai transparansi penggunaan anggaran negara yang terkait dengan gaji dan fasilitas anggota DPR.
Mukhamad Misbakhun adalah Ketua Komisi XI DPR RI yang memiliki peran strategis dalam pembahasan masalah keuangan negara, termasuk penganggaran dan pengawasan. Sebagai anggota DPR, Misbakhun mendapat gaji pokok dan berbagai tunjangan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data terbaru tahun 2025, gaji pokok anggota DPR RI adalah sekitar Rp 4,2 juta per bulan, dengan tunjangan jabatan yang membuat total penghasilan anggota DPR bisa menembus angka lebih dari Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan.
Angka ini termasuk tunjangan seperti tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, dan terutama tunjangan rumah yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Sekretariat Negara.
Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan rumah tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bukan keputusan DPR.
Selama anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas, tunjangan ini diberikan sebagai uang pengganti sewa rumah untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai pejabat negara, apalagi banyak anggota DPR berasal dari daerah yang harus menetap di Jakarta selama masa jabatan. Dengan begitu, total penghasilan yang diterima seorang anggota DPR termasuk Misbakhun sudah jauh melebihi rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, pendapatan tahunan anggota DPR bisa mencapai Rp 2,8 miliar, dan biaya yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun dalam setahun. Meski demikian, kebijakan ini memicu kritik karena dianggap terlalu besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit .
Isu panas setelah muncul informasi bahwa Misbakhun ikut serta dalam Sydney Marathon 2025 di Australia. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Misbakhun sendiri. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendaftar apalagi berpartisipasi dalam ajang lomba marathon tersebut.
Kunjungan ke Australia yang dilakukan oleh Komisi XI DPR, termasuk Misbakhun, adalah kunjungan kerja resmi dengan agenda membahas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bersama mitra kerja seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Daftar nama yang menyebut Misbakhun sebagai peserta lomba diduga merupakan kesalahan atau pendaftaran tanpa persetujuan oleh pihak agen perjalanan.