Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022). (Foto: Istimewa)
Rizal Bomantama

JAKARTA, iNews.id - Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) menggelar aksi demonstrasi di area Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022). Peserta aksi terdiri atas mahasiswa Papua di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Koordinator Aksi, Charles Kosay mengatakan aksi kali ini meminta pemerintah pusat dan DPR agar segera mengesahkan dan menandatangani undang-undang DOB di tiga provinsi Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. 

"Karena kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar  Undang-Undang tersebut bisa disahkan dalam bulan ini," ujar Charles Kosay di lokasi. 

Dia menegaskan peserta merupakan pemuda dan mahasiwa yang bertekad mengawal aspirasi masyarakat. Menurutnya aksi dilakukan tanpa ada paksaan atau kepentingan pribadi serta benar-benar untuk menyuarakan aspirasi Papua. 

Charles menuturkan ada daerah di Papua yang tidak bisa mengelola masalah dan memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Sebab, beberapa kabupaten ini masih dalam daerah terisolasi. 

Masalah faktor kesehatan dan pendidikan juga belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalannya belum ada. 

Kemudian, gedungnya belum direnovasi dengan baik, sekolahnya tidak begitu baik. Menurutnya maslaah-masalah itu terjadi karena faktor kelemahan pemerintah provinsi. 

"Sehingga dengan adanya pemekaran ini akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi tersebut," katanya. 

Menurutnya, pemekaran daerah akan berdampak positif bagi orang asli Papua. Mulai dari segi politik dalam UU Otonomi Khusus terkait kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengangkat hak dan martabat orang asli Papua dari segi ekonomi dan politik. 

"Jadi dari dua provinsi menjadi lima provinsi dari lima provinsi ini hak-hak politik orang Papua akan masuk di situ tanpa jalur partai, karena sudah mengikat UU Otonomi Khusus. Di situ lah kesejahteraan orang Papua akan terlihat," katanya.

Charles mengungkapkan Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk DOB mengapresiasi prakarsa pemerintah dan DPR untuk membentuk daerah otonomi baru di tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prakarasa tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, karena pemekaran DOB akan meletakan kesejahteraan tanah Papua dan orang asli Papua sejajar dengan saudara saudara mereka di provinsi lain di Indonesia. 

Berikut poin-poin positif pemekaran di Papua menurut Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB):

1. Memperpendek jalur logistik di Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam. Sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efesien, dan murah. 

2. Memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dari pemerintah daerah dapat dengan cepat dinikmati masyarakat, terutama di daerah terpencil. 

3. Memeratakan hasil pembangunan yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk orang asli Papua OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah dibangun. 

4. Membuka lapangan kerja baru bagi orang asli Papua yang selama ini dikeluhkan relatif belum sepadan dengan para pendatang karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus menegaskan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah terkait pembahasan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Yaitu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), RUU tentang Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago).


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT