JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (2/10/2025) pukul 10.00 WIB. Dalam agendanya, para wakil rakyat akan mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU.
"RUU BUMN akan disahkan besok (Kamis 2 Oktober)," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Dasco mengungkapkan, RUU BUMN banyak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ia tak jelaskan detail poin yang diubah untuk menjalani putusan MK itu.
Sementara itu, salah satu poin yang tertuang dalam RUU adalah perubahan status kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP). Dengan pengesahan RUU itu, nantinya Kementerian BUMN resmi berubah nama menjadi BP BUMN.
Setidaknya ada 11 pokok pikiran yang tertuang dalam RUU BUMN. Adapun 11 pokok pikiran itu sebagai berikut: