Dia pun menyangkal pernyataan salah satu petinggi TNI Angkatan Darat yang menyebut tindakan para oknum untuk mengingatkan agar korban tidak menggeber gas motornya karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat di sekitar yang dilalui. Namun dari video yang beredar, tidak ada upaya mengingatkan dari para oknum anggota TNI yang bersangkutan. “Yang ada adalah tindakan represif yang tidak bisa dibenarkan,” ujar Ridwan.
Menurut dia, tindakan main hakim sendiri seperti ini tidak boleh dan tidak bisa dibenarkan oleh siapa pun di negeri ini. Apalagi, Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan hukum.
“Apa pun alasannya, tetap harus diusut tuntas secara terbuka, transparan, profesional serta tentu saja, berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku,” kata dia.
Ridwan lantas mengingat masa lalu, ketika kekerasan demi kekerasan berbau militeristik semasa Orde Baru kembali menghantuinya. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Karena itu, semua elemen bangsa harus bersatu untuk terus menyuarakan agar rakyat tidak tergiur memilih pemimpin yang berlatar militer ke depan. Sebab, bayangan masa lalu dan rekam jejak militerisme di Indonesia harus menjadi acuan semua pihak.
“Cara-cara kekerasan, intimidasi, teror dan adu domba marak dilakukan, rakyat takut bersuara, berani bersuara yang minor maka nyawa taruhannya,” ucapnya.