Gerakan Nurani Bangsa menyebut karhutla telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru dan iritasi mata. Kebakaran juga berdampak terhadap kegiatan pendidikan, pelayanan publik, mata pencaharian, serta lingkungan.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, terutama perempuan, anak dan kelompok rentan. Mereka juga mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, khususnya korporasi besar.
"Negara memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapapun yang menjadi terduga pelaku, khususnya kepada korporasi-korporasi besar yang memiliki kewajiban untuk mencegah kebakaran dan tanggung jawab lebih atas terjaminnya daya dukung lingkungan bagi semua kehidupan di muka bumi," kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 ini.
Gerakan Nurani Bangsa turut meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki komunikasi publik terkait karhutla. Pemerintah juga didesak membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanggulangan bencana.
Di sisi pencegahan, Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah melarang penggunaan api untuk pembukaan lahan pertanian skala besar serta meningkatkan edukasi kepada korporasi dan masyarakat agar bencana serupa tidak terulang.