JAKARTA, iNews.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, usulan pemakzulan Gibran juga tengah mengemuka belakangan ini.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, opsi penggunaan HMP ideal.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Dia menegaskan, PKB tidak sedang berpindah haluan sebagai pendukung pemerintah, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah.
“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” kata Khozin.