Dia menyebut Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.
Kendati demikian, Khozin mengakui persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan MA dan ada pertimbangan hukum MK ini akan memunculkan perdebatan konstitusional.
Pertanyaan konstitusional tersebut, lanjut Khozin, menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.