Lalu memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.
Dia menegaskan Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujarnya.
Sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, panitia bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota DPRD Golkar dari daerah yang sedang dilanda bencana terutama Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan keputusan tersebut merupakan instruksi langsung kepada para legislator agar senantiasa siaga di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” kata dia.
Zulfikar menegaskan Golkar akan terus hadir dalam memperkokoh sistem perlindungan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD di seluruh Indonesia, harus berpihak pada keselamatan warga.