Dia menegaskan, dalam kondisi penerimaan negara yang kurang dan utang tidak boleh, negara dituntut untuk mengurangi angka kemiskinan.
Di sisi lain, berbagai bantuan yang ada selama ini, seperti Bansos, dan PKH, tidak boleh langsung berhenti. Sebab, berbagai bantuan tersebut untuk menjaga masyarakat tidak jatuh miskin. Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap jalan.
“Jika utang tidak boleh dan semua bantuan ditarik, karena menjelang pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak. Ekonomi bisa tambah hancur kalau semua itu ditarik,” kata Mekeng.
Apalagi, lanjut Mekeng, saat Pemilu investasi hampir tidak ada, karena pengusaha dalam posisi wait and see. Mereka menunggu event politik selesai.
Di sisi lain, biaya untuk Pemilu cukup besar, yaitu mencapai Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara. "Dari mana pemerintah mendapatkan dana itu, sementara itu sumber-sumber penerimaan negara berkurang, karena Covid-19," ujarnya.