Golkar Respons Gerindra soal Daftar 42 Menteri-Wamen Tak Optimal: Sepenuhnya Kewenangan Presiden

Felldy Aslya Utama
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. (Foto: Felldy Utama)

"Jadi saya kira masyarakat boleh saja menilai, partai-partai politik bisa saja menilai ya, tapi sekali lagi itu kembali sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Pak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengungkapkan memiliki daftar 42 menteri dan wamen yang dinilai belum bekerja optimal dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Daftar tersebut diungkapkan Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad setelah menghadiri agenda Debat Terbuka bertajuk "2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan", Selasa (20/10/2026).

Kamrussamad menyebut, dua tahun masa pemerintahan dinilai cukup untuk memberi kesempatan kepada para anggota kabinet menunjukkan dedikasi dan kinerja mereka. Namun, menurut dia, masih ada pejabat yang belum menunjukkan kinerja optimal.

"Yang kita harapkan sebetulnya 2 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri kita yang dilibatkan dalam kabinet untuk menunjukkan dedikasi dan kinerjanya, tetapi ternyata belum optimal," kata Kamrussamad di kawasan Jakarta Selatan.

Dia menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan kinerja sebagian anggota kabinet belum optimal. Salah satunya, koordinasi dan keterpaduan kerja dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo.

"Karena itu, kalau memang sudah tidak relevan lagi atau tidak mampu lagi menjalankan tugas dengan KPI yang diberikan oleh Presiden, ya memang sebaiknya diberi kesempatan mereka untuk mengambil jalan yang di luar daripada kabinet itu sendiri," ujarnya.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
6 hari lalu

Penampakan Maung Menteri Berjejer di Istana saat Sidang Kabinet 2 Tahun Prabowo

6 hari lalu

Gerindra Kantongi Daftar 42 Menteri-Wamen Tak Optimal, Bakal Di-reshuffle?

7 hari lalu

Gerindra Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: 42 Menteri dan Wamen Tak Kerja sesuai KPI

10 hari lalu

KPK Belum Putuskan Jemput Paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal