Hal ini telah tertuang dalam Inpres (Instruksi Presiden) No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespon Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. "Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," katanya.
Untuk evaluasi berkelanjutan setiap negara sangat dinamis dan krusial. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kesiapsiagaan dan kemampuan merespon dalam berbagai situasi dan kondisi. "Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama 8 bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektifitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan. Termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO (World Health Organization) yaitu intra action review," kata Wiku.
Peninjauan ini melibatkan total 168 peserta fasilitator, reporter dan notulen yang berasal dari stakeholder multisektor, termasuk Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 nasional dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian/lembaga terkait lainnya, TNI/Polri, serta perwakilan dinas kesehatan daerah, rumah sakit, puskesmas, Palang Merah Indonesia (PMI) dan mitra internasional lainnya.
Untuk itu Indonesia pada Jumat (6/11/2020) lalu, diundang badan kesehatan dunia atau WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan Covid-19. Indonesia diundang bersama 2 negara lain yaitu Thailand dan Mali. Ketiga negara dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani Covid-19.
"Perisitwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan Covid-19. Dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lainnya yang sedang mengalami pandemi ini," kata Wiku. (CM)