Putra K.H Muhammad Cholil Bisri ini juga menyadari masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras. Kendati begitu, tidak boleh ada pihak-pihak yang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.
"Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangak negara lain selain NKRI," katanya.
Yaqut juga menyinggung kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya. "Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan," ujarnya.
Dia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme. Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.
"Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur," katanya.
Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme.