“Ini juga termasuk meminimalisasi faktor subjektif dalam proses hukuman disiplin pegawai di Instansinya karena sistem ini terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK BKN,” ujarnya.
Menurutnya sistem pengawasan terintegrasi ini berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya adalah efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin.
“Selain itu seluruh proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara real time. Terintegrasi dengan basis data kepegawaian nasional melalui SAPK. Kemudian transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur yang menangani proses disiplin,” tuturnya.