Para sivitas akademika Universitas Trisakti juga menyoroti pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan era Jokowi penuh dengan intrik. Banyak terduga koruptor terlibat dalam tim kampanye yang didukung oleh para penguasa dan penyelidikan kasusnya dihentikan.
"Kami juga menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan. Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung penguasa," ujarnya.
Vladima menilai, Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak fair, tidak bebas dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi. Dia mengatakan terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu.
“Kami mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar sertia sivitas akademika dari berbagai kampus universitas atas kemunduran demokrasi saat ini. Dan kami mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar,” ucap Vladima.