JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akan memberikan sanksi bagi pengurus yang terbukti menggunakan NU secara kelembagaan untuk politik praktis. Sanksi tersebut sudah pernah diberikan.
"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (5/9/2023).
Dia mengaku pernah menegur beberapa pengurus NU di tingkat kabupaten. Teguran diberikan karena pengurus NU tersebut mengadakan deklarasi calon presiden (capres) di Kantor NU.
"Ini tidak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari, itu hak pribadinya, tapi kalau menggunakan lembaga itu tidak boleh," kata Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan bakal memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian kepada pengurus yang terbukti menggunakan NU untuk alat politik.
"Ya itu ada prosedurnya. jadi sekali kita peringatkan kalau diulangi lagi peringatan kedua. kalau diulangi lagi ya bisa diberhentikan. Itu semua ada mekanismenya. jadi kita ikuti seperti itu, tapi biasanya sekali diperingatkan sudah kapok, yang lain-lain begitu," ujarnya.