JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dapat dimaknai sebagai isu politik. Sebab, kata Gus Yahya, GKMNU sangat terikat dengan kebijakan-kebijakan negara.
"Itu nanti maknanya akan menjadi makna politik juga, karena GKMNU itu merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga secara langsung, sehingga akan sangat juga terkait dengan kebijakan-kebijakan negara," kata Gus Yahya usai pembukaan Munas dan Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).
Kendati demikian, dia memastikan NU tidak akan ikut-ikutan soal pasangan politik yang didukung Jokowi. "Belum tahu kalau itu, pada prinsipnya kalau NU sebagai lembaga enggak akan ikut-ikutan soal itu," ucapnya.
Dia menyatakan jika ada instruksi atau dukungan politik dari salah satu kiai NU, maka itu menjadi dukungan pribadi bukan atas nama lembaga NU.
"Ya enggak, tapi nanti yah prinsipnya sebagai lembaga enggak akan ikut-ikut. Kalau para kiai mau bersikap itu hak politik dari para kiai, boleh tapi bukan atas nama lembaga," ucapnya.
Sebelumnya, Gus Yahya mengungkapkan alasan NU tak akan jauh-jauh dari Jokowi karena kini didapuk sebagai dewan pengampu GKMNU. Diketahui GKMNU dibentuk Gus Yahya guna menghadirkan manfaat keberadaan organisasi di tengah masyarakat.
"Bagaimana tidak, sekarang Pak Jokowi dewan pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ini adalah program yang akan kita jalankan tanpa henti sampai bahkan lebih dari masa jabatan Pak Jokowi, karena ini akan menjadi pola dasar dari aktivisme NU," kata Gus Yahya.