JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPRHabiburokhman dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan ini terkait Undang-Undang Perampasan Aset.
Habiburokhman mengaku tak mempersoalkan pelaporan tersebut. Dia mengeklaim telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan UU Perampasan Aset.
"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, dikutip Sabtu (20/11/2026).
Diketahui, ICW melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/112026).
Salah satu alasan pelaporan, DPR dinilai tidak mempublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.