Habiburokhman Dilaporkan ICW ke MKD, Tegaskan UU Perampasan Aset Sudah Disusun Terbuka

Achmad Al Fiqri
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPRHabiburokhman dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan ini terkait Undang-Undang Perampasan Aset. 

Habiburokhman mengaku tak mempersoalkan pelaporan tersebut. Dia mengeklaim telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan UU Perampasan Aset.

"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, dikutip Sabtu (20/11/2026).

Diketahui, ICW melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/112026).

Salah satu alasan pelaporan, DPR dinilai tidak mempublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
2 hari lalu

Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

3 hari lalu

Breaking News: DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan

4 hari lalu

Verifikasi Dokumen Cawapres Pengganti Gibran Dimulai 25 November, Dipimpin Habiburokhman

5 hari lalu

Nazarudin Dek Gam Dukung Dasco Jadi Wapres: Integritas dan Kompetensi Tak Perlu Diragukan Lagi

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal