Pelaporan ini merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB, yang dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.
Merespons itu, Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah mempublikasikan draf UU Perampasan Aset sejak Panja menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) rancangan UU tersebut.
"Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang. Jadi kurang terbuka apa lagi," katanya.
Mengenai tak dilibatkannya ICW, dia mengatakan pihaknya memprioritaskan kelompok masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber sejak awal pembahasan. Setidaknya ada 90 pihak yang mengajukan tetapi hanya bisa terakomodasi 87.
"Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi. Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," ujar Habiburokhman.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," katanya.