"Kita tahu dalam dua kasus tersebut keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara, di luar pertimbangan tersebut kami memahami bahwa Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) di lapas yang menjadi permasalahan serius. Oleh karenanya, pemberian amnesti dan abolisti dinilainya akan efektif mengatasi masalah tersebut.
"Terlebih sejak 2023 kita sudah mengesahkan KUHP baru yang mengandung nilai-nilai baru yaitu keadilan rehabilitatif, korektif dan restoratif," kata dia.
Habiburokhman juga menegaskan, penyelesaian persoalan hukum melalui hak prerogatif Presiden bukan pertama kali terjadi. Menurutnya, seluruh Presiden pernah menggunakan hak istimewa itu tersebut.
"Soekarno memberikan amnesti umum dengan memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1954, Soeharto memberikan grasi di antaranya kepada pelawak Gepeng Srimulat tahun 1990 an, BJ Habibie dan Gus Dur memberikan amnesti kepada sejumlah tapol. Megawati ,SBY dan Jokowi pun pernah menggunakan hak prerogatif tersebut," katanya.